Analisis Pengaturan Aborsi Atas Dasar Indikasi Kedaruratan Medis

Perbedaan pengaturan dalam hukum positif di Indonesia yang sama-sama mengatur tentang tindakan aborsi yang bersifat limitatif atau resriktif, salah satunya melegalkan aborsi indikasi kedaruratan medis. Tetapi muncul masalah terkait penglegalan indikasi kedaruratan medis dalam tindakan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menambah cakupan indikasi kedaruratan medis dan mengatur kapan janin boleh diaborsi Hal tersebut menyebabkan implikasi yuridis dari implementasi aturan tersebut dalam masyarakat.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual Approach), dan Pendekatan Komparatif (comparative approach).
Pengaturan tindakan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Sejalan dengan pengaturan tindakan aborsi dalam KODEKI yang memberi celah aborsi indikasi kedaruratan medis dilegalkan, sedangkan KUHP tidak memberikan celah untuk melakukan aborsi. celah yang diberikan Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menimbulkan implikasi, terkait perkembangan cakupan kedaruratan medis yang meimbulkan gerakan eugenisme, pembatasan orang cacat dan atau memiliki penyakit genetik untuk mempunyai anak, menimbulkan multafsir terkait mana janin yang boleh diaborsi, mrnimbulkan pengklasifikasian yang setara antara kedaruratan medis atau indikasi medis dengan indikasi kesehatan, dan menimbulkan tafsir kontroversi bahwa aborsi indikasi kedaruratan medis itu untuk menyelamatkan janin, padahal efek dari aborsi indikasi kedaruratan medis adalah kematian janin.. Terkait batasan umur janin yang menimbulkan prenatal diagnostic tidak bisa diterapkan yang tujuannya untuk mengetahui apakah pada janin ada keabnormalan atau penyakin genetik, dan menimbulkan multitafsir pada batasan umur janin yang boleh diaborsi.