KEDUDUKAN SERTIFIKAT GANDA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, sehinggarndiperlukan jaminan kepastian hukum atas kepemilikannya. Untuk itu, Pemerintahrnmelalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-rnPokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangrnPendaftaran Tanah mengatur mekanisme penerbitan sertifikat hak atas tanah.rnNamun, dalam praktiknya sering terjadi penerbitan sertifikat ganda, yangrnmenimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsiprnpemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30rnTahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.rnMetode penelitian yang di gunakan adalah metode hukum normatif denganrnpendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptualrn(conceptual approach). Data yang digunakan adalah bahan hukum primer danrnsekunder yang dianalisis melalui studi kepustakaan untuk mengkaji legalitas danrnpenyelesaian sertifikat ganda dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sertifikat ganda bertentangan denganrnprinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB) dan menimbulkan ketidakpastianrnhukum. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme administratif di BadanrnPertanahan Nasional (BPN) dan, apabila perlu, melalui gugatan ke Pengadilan TatarnUsaha Negara (PTUN). Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistemrnadministrasi pertanahan untuk mencegah terulangnya penerbitan sertifikat ganda,rnsekaligus memberikan kontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum di bidangrnpertanahan di Indonesia.