kekuatan hukum usulan dewan perwakilan rakyat kepada majelis permusyawaratan rakyat atas usul pemberhentian presiden dari jabatannya

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 7B ayat 1 menjelaskan bahwa jika suatu hari Presiden dan/atau Wakil Presiden kedapatan telah melakukan pelanggaran yang telah disebutkan dipasal 7B ayat 1, maka DPR akan melakukan pengajuan atas pelanggaran yang telah dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini dinamakan impeachment. Apa itu impeachment ? Impeachment adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Tugas MK disini yaitu untuk Memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan dari DPR apakah benar terbukti melakukan pelanggaran

DPR adalah badan legislatif yang memiliki fungsi pengawasan yang tugasnya untuk mengawasi setiap pejabat tinggi negara apakah melakukan pekerjaannya dengan benar atau melanggar peraturan.

Impeachment adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitus