ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD QARD PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) JAWA TIMUR Tbk CAPEM SYARIAH LAMONGAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg)

Penelitian ini membahas tentang Analisis Sengketa Wanprestasi Akad qard} pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Syariah Lamongan, dengan fokus pada putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg. Akad qard} merupakan akad pinjaman tanpa bunga dalam sistem perbankan syariah, yang bertujuan untuk membantu nasabah tanpa ada unsur riba. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan sengketa antara bank dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentukbentuk wanprestasi dalam akad qard}, faktor penyebab wanprestasi, serta analisis terhadap putusan hakim dalam perkara ini. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji sumber hukum primer seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah akan adanya konsistensi dan keberlakuan dari satu Undang-Undang ke UndangUndang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam akad qard} pada perbankan syariah, seperti dalam perkara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk melawan Tuhfatus Zahiroh, dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya pengawasan, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya jaminan dalam akad syariah sebagai perlindungan hukum bagi bank. Putusan verstek oleh Pengadilan Agama Lamongan, meski tanpa kehadiran tergugat, tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keadilan dengan mengkaji dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pengadilan mampu mengintegrasikan hukum positif dan nilai-nilai Islam secara harmonis dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta memperkuat kepastian hukum dalam praktik akad qard}.