Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Gresik Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Salah satu dari beberapa peraturan yang ditetapkan ajaran Islam adalah hukum kewarisan. Sengketa waris sering terjadi akibat perbedaan pendapat antar ahli waris dan biasanya diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan mediasi sebagai langkah awal yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan perkara. Meskipun mediasi dianggap efektif, tingkat keberhasilannya dalam perkara kewarisan masih rendah, termasuk di Pengadilan Agama Gresik. Dari 22 perkara kewarisan sejak Januari 2023 hingga Oktober 2024, hanya lima yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan menjadi fokus penelitian ini karena menunjukkan keberhasilan mediator dengan strategi strategi yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan dan mengetahui efektivitas peran mediator dalam mediasi perkara kewarisan di pengadilan Agama Gresik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan bersumber dari wawancara dengan mediator hakim, mediator non hakim, dan dokumen resmi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari jurnal, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.Hasil penelitian ini adalah: 1) langkah pertama yang dilakukan mediator adalah mempelajari perkara secara menyeluruh, selanjutnya mediator membangun kepercayaan antara para pihak. 2) Peran mediator dalam dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik telah berjalan cukup efektif sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016, khususnya dalam memfasilitasi komunikasi antar pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan damai.