KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI TES WAWASAN KEBANGSAAN MENGANDUNG UNSUR SARA PADA ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

ABSTRAKrnDalam salah satu butir konsideran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau disingkat KPK, antara lain di sebutkan bahwa di bentuknya suatu komisi tersebut dikarenakan realitas korupsi di Indonesia di nilai semakin memprihatinkan serta dianggap sudah menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar pada keuangan maupun stabilitas perekonomian negara. Sehingga hal ini dapat memperlambat dalam rangka pembangunan nasional yakni, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemakmuran dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa, munculnya TWK KPK merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menetapkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, untuk memperoleh status ASN pegawai wajib menempuh TWK sebagai bentuk ujian bagi calon ASN untuk menambah wawasan dan pengetahuan, yang meliputi Pancasila, UUD dan wawasan kebangsaan lainnya, kemudian mengabaikan dan tidak menaati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 dan arahan Presiden Republik Indonesia, KPK dan instansi lain secara sadar dan sengaja melaksanakan, evaluasi kebijakan pelaksanaan penilaian TWK dalam hal perpindahan status pegawai KPK tidak sejalan dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak adanya kepastian hukum, ketidakadilan, dan tidak ada manfaat bagi pegawai KPK, terutama yang tidak memenuhi persyaratanrnKata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tes Wawasan Kebangsaan, Unsur SARA