PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN YANG PARA PIHAKNYA TELAH KELUAR DARI AGAMA ISLAM

Penelitian ini mengkaji 4 (empat) Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perceraian pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam berdasarkan atas pencatatan perkawinan pasangan tersebut secara Islam di KUA. Namun, Putusan ini berakibat hukum jatuhnya perceraian berdasarkan Hukum Islam kepada pasangan dalam Putusan tersebut yang telah berpindah ke agama Kristen Protestan dan Katolik. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena pemberlakuan Hukum Islam (yang memperbolehkan perceraian) justru bertentangan dengan ajaran agama Kristen Protestan dan Katolik yang melarang terjadinya perceraian. Permasalahan ini akan dikaji dengan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan UU dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak mengatur pencatatan perkawinan pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam. Sehingga, perlu adanya penambahan ketentuan mengenai mekanisme pencabutan pencatatan dan pengesahan perkawinan baru. Kemudian, Pengadilan Agama tidak berwenang dalam perkara perceraian ini meskipun dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 mengatur pengecualian karena bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang seharusnya Pengadilan Agama tidak menerima perkara perceraian ini. Pemberlakuan Hukum Islam pada keempat Putusan ini tidak dapat dibenarkan karena Hukum Islam hanya mengikat dan dapat diberlakukan pada pemeluk Agama Islam. Dengan demikian, perlu adanya penambahan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI sehingga Pengadilan Agama tidak akan memberlakukan Hukum Islam pada seseorang yang tidak beragama Islam.

Kata Kunci: Perceraian, Murtad, Kewenangan, Pengadilan, Agama.