BUKU DESA SEBAGAI TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Pendaftaran hak atas tanah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftara Tanah. Tanda bukti petunjuk adanya hak yang dapat dijadikan dasar sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilihat dalam Pasal 24 PP Pendaftaran Tanah.
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ), dan pendekatan sejarah ( Historical Approach ).
Fiscaal Cadaster yang menghasilkan bukti-bukti seperti Leter C, Petuk Pajak Bumi, Pipil, Girik, dan DHKP diakui sebagai alas hak dalam PP Pendaftaran Tanah yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertipikat. Sepanjang data yang diterangkan didalamnya mengandung kebenaran, dan selama penguasaan tanah yang dimaksud tidak dipersoalkan oleh pihak lain. Undang-undang Pajak tidak mengharuskan pengenaan pajak pada pemilik tanah. Sistem publikasi yang digunakan dalam PP Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah sistem publikasi negatif yang mengandung usur positif, sehingga sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan mutlak akan dicapai setelah 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut.

Kata kunci : Pendaftara tanah, Tanda bukti hak, Kepastian hukum