ANALISIS PENETAPAN No. 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr TENTANG PENCABUTAN GUGATAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

ABSTRAKrnPerkara sengketa ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, telah didaftarkan di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 09 September 2021. Perkara ini melibatkan Direktur Utama PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng sebagai Penggugat dengan Retno Edi Purnomo, Endah Sasmita, dan Piasih Sebagai Tergugat I, II, III. Namun pada hari sidang pertama Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya atas dasar perdamaian.rnPenelitian dengan judul analisis penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr tentang pencabutan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mojokerto ini memberikan jawaban bagaimana prosedur pencabutan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan pencabutan gugatan ekonomi syariah pada penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr.rnMetode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni analisis penetapan dengan pendekatan penelitian normatif, merupakan suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menganalisis yang bersumber pada suatu aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan pencabutan gugatan. Subjek dan objek penelitian adalah penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, dengan sumber data diambil dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dan juga wawancara.rnHasil penelitian yang didapatkan dari prosedur dalam pencabutan gugatan di pengadilan agama, yang pertama adalah penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan ke pengadilan, dan yang berhak mencabut gugatan adalah pihak penggugat sendiri. Yang kedua Pencabutan gugatan dilakukan sebelum pembacaan gugatan. Ketika persidangan sudah pada tahap pembacaan jawaban tergugat maka pencabutan gugatan dilakukan atas persetujuan tergugat. Terakhir, penggugat harus mencabut gugatannya di persidangan jika sidang sudah sampai tahap pembacaan jawaban tergugat. Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan pencabutan gugatan tersebut adalah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 271-272 RV atau Reglement op de Rechtsvordering), adanya upaya perdamaian dari penggugat dan tergugat, yang mana tergugat berjanji untuk membayar kewajibannya kepada penggugat yaitu membayar hutangnya. Karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pembacaan jawaban pihak tergugat maka pencabutan gugatan tidak perlu meminta persetujuan dari tergugat terlebih dahulu.rnKata Kunci: Pencabutan Gugatan, Sengketa, Ekonomi Syariah.