ANALISIS YURIDIS KESESUAIAN ALASAN DALAM PENOLAKAN PERATURAN DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (Studi Kasus Penolakan Peraturan Desa Loceret Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Minuman Keras)

Penyusunan Perdes Loceret Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Miras merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa. Permasalahan yang terjadi, setelah Perdes selesai dibuat, Perdes tersebut mendapat penolakan dari pihak Pemerintah Kabupaten karena muatan isi dari Perdes dianggap telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi (Perda) Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi apakah Penolakan Perdes atas dasar sudah diatur oleh Perda sah menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alasan Dalam Penolakan Perdes sebab telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi (Perda) tidak sah menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak dapat di jadikan alasan pembatalan. Karena muatan isi dari Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan perturan yang lebih tinggi

Kata kunci: Penolakan Perdes.