Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dalam Skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (Studi Kasus di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan)

ABSTRAK
Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga usaha yang dikelola oleh masyakat desa dan pemerintahan desa guna meningkatkan perekonomian desa dan membangun hubungan sosial masyarakat desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa dalam suatu Desa memiliki peranan yang sangat penting terutama sebagai pilar perekonomian masyarakat, seperti Badan Usaha Milik Desa Mutiara Saghara yang bergerak dibidang eduwisata dan produksi garam yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, akan tetapi belum memiliki status berbadan hukum dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia, belum terdapat alat/teknologi yang memadai dan belum memiliki anggaran yang jelas, sehingga tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan badan usaha berada pada anggota badan usaha tersebut. Pemerintah dan sektor swasta memiliki peranan penting dalam membangun suatu hubungan relasi dengan masyarakat guna mewujudkan standar pelayanan minimal guna pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya. Pemanfaatan dana sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta dalam kontrak publik dalam rangka pengembangan infrastruktur pariwisata desa khusunya di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan daerah. Bukan hanya karena keterbatasan pembiayaan semata, skema Kerjasama pemerintah swasta juga menjadi penjembatan solusi bagi keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu wawancara kepada beberapa instansi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan analisa data menggunakan metode dekriptif kualitatif. Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa Mutiara Sahara; Skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta; Pemerintahan Desa