ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 112 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA OLEH HAKIM TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA Studi Putusan No: 90/pid.sus/2017/PN.Pbr

Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rina Wati alias Rina Binti M.Nen yang telah menguasai Narkotika, berawal ketika Terdakwa ingin mengantarkan barang titipan kepada temannya di LAPAS kelas II A Pekanbaru, ketika hendak diperiksa oleh Petugas ditemukan Narkotika jenis sabu di tutup botol lifebuoy, Terdakwa Rina Wati alias Rina Binti M.Nen Oleh Jaksa Penuntut Umum di tuntut dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menuntut 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama penahanan sementara, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Alat analisis yang digunakan pada Memorandum Hukum ini yakni dengan menggunakan penafsiran hukum yang berdasarkan pada bunyi Undang-undang yang berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam Undang-undang kemudian dihubungkan dengan posisi kasus dan fakta-fakta hukum.

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan bahan-bahan hukum serta penerapan hukum dalam perkara ini, maka belum dapat disimpulkan bahwa tuntutan atas dakwaan pertama dengan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Namun pada dakwaan kedua lebih tepat jika penuntut umum mendakwakan dengan pasal Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang ada, telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 114 yaitu tentang jual beli dan perantara Narkotika, Namun untuk membuktikan apakah terdakwa memenuhi unsur menguasai ataupun sebagai perantara, Hakim harus menganalisa dan menggali fakta lebih dalam lagi sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini dinilai perlu karna jangan sampai menghukum Orang yang sebenarnya tidak bersalah tidak tahu apa-apa.

Kata Kunci

Tindak Pidana Narkotika, menguasai, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.