ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Study Kasus Nomor Register 67/Kmil/2018)

Kopda Alfian merupakan seorang anggota TNI AD yang dalam hal ini merupakan Terdakwa penyalahgunaan narkotika yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri berdasrkan pada hasil test urine yang dilakukan oleh satuan anggota TNI AD. Hasil positif pada test urine tersebut dibawa pada pengadilan militer untuk dilakukan pengadilan terhadap Terdakwa. Pada kasus ini Terdakwa dijatuhi sanksi Pidana 1 tahun 6 bulan sesuai Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sanksi pemecatan dari satuan anggota TNI AD. Namun sebagai penyalahguna narkotika Terdakwa tidak diberikan hak untuk adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Sidang tingkat kasasi yang dilakukan oleh Terdakwa semua permohonannya ditolak oleh Hakim karena Hakim berpendapat bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang mengubah putusan Judex Facti/Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
Penerapan pasal 127 Undang – Undang Narkotika dalam ayat (2) dan (3) memberikan kewajiban pada Hakim pemeriksa perkara diharuskan untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut direhabilitasi medis dan sosial apabila terbukti Terdakwa tersebut merupakan penyalahguna narkotika bahkan pada ayat (3) tersebut mewajibkan bagi Terdakwa untuk diberikan rehabilitasi medis dan sosial. Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi juga telah diatur dalam Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
Kata kunci : Penyalahguna Narkotika, Pendapat Hakim, Rehabilitasi