PENGKUALIFIKASIAN PENGGUNAAN VAPOR SEBAGAI TINDAK PIDANA PELANGGARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMER 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Dewasa ini rokok mengalami perkembangan dari rokok tembakau ke rokok elektrik (vapor) . Vapor atau rokok elektrik, adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin elektrik. Inti dari rokok elektrik atau vapor adalah batre, mod, automizer, kapas, kawat, dan e-liquid kemudian dipanaskan dan menimbulkan uap yang banyak. Banyak orang menggunakan vapor atau rokok elektrik terutama di kawasan tanpa rokok, namun persoalannya disini bisa atau tidak pengguna vapor dikawasan tersebut di katakan sebagai tindak pidana.
Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang dengan menelaah aturan terkait dengan penggunaan vapor di kawasan tanpa rokok. Metode pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dimana dalam pendekatan ini bahan analisis yang digunakan yaitu aturan yang terkait dengan penggunaan vapor di kawasan tanpa rokok dan metode pendekatan konsepual (Conceptual Approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan vapor di kawasan tanpa rokok khususnya di kota surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan cara ditafsirkan. Penafsiran yang digunakan yaitu penafsiran ekstensif, bahwa rokok itu tidak hanya rokok tembakau saja akan tetapi juga rokok yang meliputi vapor atau rokok elektrik. Jenis penafsirannya disini yaitu penafsiran sosiologis (teleologis), penafsiran ini memberi tafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Hal ini sangat penting sebab kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.
Kata kunci : vapor, kawasan tanpa rokok, kualifikasi tindak pidana