KEBIJAKAN FORMULASI DALAM HUKUM PIDANA BAGI PENGGUNA PROSTITUSI DI INDONESIA

Prostitusi di Indonesia cenderung tidak adil, karena hanya menjerat mucikari,psk,germo sementara Pengguna prostitusi tidak ada aturan yang mengatur dapat dikatakan Kekosongan Hukum.Bahkan sudah dibuktikan di dalam KUHP Pasal 296,297,506, KUHP Nasional Pasal 420,421, UU21/2007 TPPO Pasal 201, UU 44/2008 UU Pornografi pasal 30, UU 11 /2008 jo UU 19 /2016 ITE Pasal 27(1),UU12/2022 Kekerasan seksual Pasal 13 Jelas tidak ada yang menjerat Pengguna prostitusi. Metod e yang d igunakan ad alah Penelitian Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum yang dan mencari solusi atas masalah hukum yang muncul akibat tidak adanya aturan mengenai Pengguna prostitusi.Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pend ekat an K omperat if .A nalisis bahan hukum d alam penelit ian ini mengind ent if ikasi f akt a-f akt a mengenai isu kekosongan hukum Pengguna prostitusi dan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan mengenai tidak adanya pengaturan Pengguna prostitusi. Berdasarkan hasil penelitian pertama,eksistensi saat ini berkaitan dengan formulasi Pengguna prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa masih belum memiliki aturan sanksi pidana Pengguna prostitusi atau kekosongan hukum. Kedua,formulasi Pengguna prostitusi diperlukan untuk mengatur sanksi pidana seperti pidana penjara di dalam UU Pornografi bagi Pengguna prostitusi di Indonesia masih belum ada aturan hukum dan kegiatan prostitusi masih terus berlanjut sampai saat ini. Berbanding terbalik dengan Negara Swedia pada tahun 1999 Pengguna prostitusi diatur sanksi pidana Penal Code, chapter 6: Sexual Crimes, Section 11 dengan sanksi pidana penjara satu tahun dan diberi sanksi publikasi media kepada Pengguna prostitusi sendiri . Penelitian ini diharapkan pihak legislatif dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan norma baru atau aturan baru yang lebih adil dan efektif dalam mengatasi isu prostitusi diIndonesia.