KEABSAHAN BUKTI VIDEO CALL DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN BELANDA

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses beracara di peradilan perdata, karena menjadi dasar untuk menilai kebenaran dalil dan memperjuangkan hak serta kewajiban para pihak sesuai hukum yang berlaku. Seiring perkembangan teknologi digital, muncul bentuk-bentuk alat bukti baru termasuk rekaman video call yang tidak tergolong dalam batasan alat bukti konvensional yang selama ini dikenal dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan ketentuan hukum acara lainnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami kedudukan video call sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perdata, khususnya mengingat sistem hukum Indonesia belum secara eksplisit mengaturnya dalam hukum acara perdata. Rekaman video call merupakan hasil dari sistem elektronik yang memuat informasi digital dan dapat disimpan serta ditampilkan ulang sebagai dokumen elektronik. Meski Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keberadaan alat bukti elektronik, tidak disebutkannya video call secara tegas dalam hukum acara menimbulkan kekaburan hukum. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan perbandingan, penelitian ini juga menelaah sistem hukum Belanda yang lebih terbuka dalam menerima berbagai jenis alat bukti elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, rekaman video call dapat diakui sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat formal dan material serta berasal dari sistem elektronik yang andal dan terdaftar. Sementara itu, sistem pembuktian di Belanda lebih fleksibel, selama bukti tersebut memenuhi asas keandalan dan keotentikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara perdata di Indonesia agar dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik secara lebih tegas dan eksplisit, sebagaimana diterapkan dalam praktik hukum di Belanda.