PEMENUHAN HAK TEMPAT TINGGAL TERHADAP MANTAN PENGANUT SYI`AH PASCA KEPULANGANNYA DI KABUPATEN SAMPANG

Agama menjadi salah satu penyebab konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Konflik agama sering kali terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsep ataupun praktek yang dianut dan dijalankan oleh pemeluk agama yang dipercayainya. Munculnya istilah Kelompok Mayoritas dan Minoritas dalam agama memunculkan stereotype antar kelompok. Perbedaan konsepsi mengenai tuhan dan aturan kehidupan yang sering kali dijadikan permasalahan. Perbedaan mazhab atau ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok menjadikan friksi sosial yang berupa konflik nyata. Peristiwa Konflik agama di Sampang ini mengakibatkan munculnya risiko sosial bagi kelompok syiah berupa diskriminasi yang berujung penolakan sampai mengharuskan kelompok mereka meninggalkan tempat tinggal dan mengungsi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak atas tempat tinggal kepada para mantan penganut Syiah. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dengan melalui pendekatan Sosiologi hukum yang didasarkan pada pikiran hukum sebagai cara pengarah sosial yang menggunakan gaya empiris. Kemudian digabungkan dengan wawancara dan kajian undang-undang serta kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak atas tempat tinggal kepada para mantan penganut Syiah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Langkah yang dilakukan Pemerintah kabupaten Sampang dengan memberi bantuan dana untuk dibangun kembali sebuah tempat tinggal (rumah) yang berasal dari APBN kabupaten Sampang. Sedangkan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten terletak pada dana APBN yang terbatas, oleh karena itu diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi.