PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PELAUT PERIKANAN

Tingginya angka kasus eksploitasi dan pelanggaran hak terhadap pekerja migran Indonesia khususnya pelaut perikanan menandakan lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara maskipun telah ada beberapa regulasi seperti Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2022. Dengan meningkatnya migrasi tenaga kerja, perlindungan hak-hak pekerja migran menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta PP Nomor 22 Tahun 2022. Ditemukan bahwa adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan menyebabkan permasalahan dalam perlindungan hak-hak pekerja migran pelaut perikanan. Selain itu, tanggung jawab negara selama proses penempatan dan saat mereka menghadapi permasalahan di luar negeri diatur secara bertahap, namun implementasinya masih perlu peningkatan. Penelitian ini juga membahas tantangan hukum yang dihadapi pekerja, seperti perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak asasi manusia di kapal asing. Rekomendasi yang diajukan meliputi harmonisasi regulasi serta penguatan mekanisme perlindungan hukum demi menjamin hak, keselamatan, serta kesejahteraan pekerja migran Indonesia pelaut perikanan. Diharapkan hasil studi ini dapat bermanfaat sebagai acuan perbaikan kebijakan perlindungan hukum pekerja migran di Indonesia.