EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM UPAYA MEMBERI KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI MASYRAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diusahakan, dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan bangsa Indonesia. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, seringkali menjadi pemicu munculnya masalah seperti sengketa tanah. Manusia akan menggunakan berbagi cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Untuk itu dibutuhkan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah. Demi mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana ke efektivitasan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) apakah pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, dan (2) bagaimana cara mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat melalui program PTSL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jombang secara umum berjalan cukup efektif dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, ditandai dengan meningkatnya jumlah bidang tanah yang terdaftar dan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya dokumen kepemilikan tanah, terbatasnya sumber daya manusia, serta masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap proses PTSL. Untuk itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta koordinasi lintas sektoral guna memaksimalkan efektivitas pelaksanaan program PTSL.