PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA KEPONAKAN PEWARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp)

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp mengenai
pemberian wasiat wajibah kepada keponakan pewaris yang mengakibatkan
kewarisan berganda pada satu ahli waris. Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum pemberian wasiat wajibah
kepada keponakan dan memperoleh kejelasan mengenai pembagian waris yang
berakibat kewarisan berganda menurut persepektif Hukum Islam. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitan hukum normatif dengan pendekatan perundanganundangan
yang berorientasi pada studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian wasiat wajibah kepada keponakan pewaris sebagaimana yang
terdapat pada Putusan Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp tidak tepat karena
pemberian wasiat wajibah pada dasarnya mengikut hukum wasiat yang tidak
diberikan kepada ahli waris sedangkan keponakan tersebut telah berkedudukan
sebagai ahli waris pengganti dan tidak memenuhi kriteria anak angkat
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan
Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pembagian harta waris yang mengakibatkan
kewarisan berganda karena Majelis Hakim memutus pemberian 2 (dua)
kedudukan yang berbeda sekaligus kepada keponakan pewaris tidak dapat
dibenarkan menurut Hukum Islam khususnya pendapat Imam Syafi’i. Namun,
apabila kewarisan berganda disebabkan karena terjadinya kewarisan beruntun (almunasakhah)
dapat dibenarkan menurut Hukum Islam. Oleh karena itu, majelis
hakim sebaiknya tidak memberikan kedudukan keponakan pewaris sebagai
penerima wasiat wajibah karena telah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.
Pembagian harta waris sebaiknya konsisten menggunakan perhitungan waris
menurut Kompilasi Hukum Islam dan wasiat wajibah yang diterima oleh
keponakan pewaris semestinya dikembalikan kepada ahli waris lainnya
sebagaimana haknya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.