KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ANAK TENAGA KERJA INDONESIA TANPA DOKUMEN YANG LAHIR DILUAR NEGERI

Administrasi kependudukan yaitu berkaitan dengan pendaftaran, pencatatan, penerbitan suatu dokumen penting kependudukan serta kewarganegaraan, yang meliputi, identitas diri, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, perkawinan dan kematian. Hal itu menjadi kewajiban pemerintah guna memenuhi hak sipil warga negaranya, terutama bagi anak yang baru lahir, harus di berikan kewajiban perihal persayaratan yang sesuai dengan kondisinya. Seperti contoh Anak TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri, tidak bisa mendaftrakan hak sipilnya dikarenakan orang tuanya tidak mempunyai dokumen resmi atau fiktif, sehingga bermasalah pada status kependudukan dan kewarganegaraan anak. Dengan itu penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana hak dan kewajiban serta kosnep administrasi kependudukan khsusunya perihal pencatatan kelahiran.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti.Menaganilisis dan menelaah tentang Hak dan Kewajiban pemerintah dengan warga negaranya dalam hal administrasi kependudukan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut nantinya akan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah atau instansi pelaksana dibidang pencatatan sipil, agar hak-hak anak, khsususnya yang baru lahir,untuk dijaga hak sipilnya, dengan cara memberikan dispensasi administratif bagi anak yang bermasalah secara administratif dokumen kependudukannya, khususnya terhadap anak yang TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri.
Kata kunci: Adminitrasi Kependudukan, Hak dan Kewajiban, Hak Sipil, Kewarganegaraan