EKSISTENSI WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH

Eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintahan jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat negara, atau istilah lainnya sampai puncak pimpinan pemerintahan. Salah satunya yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari penjabaran mengenai tugas wakil kepala daerah, dapat dilihat bahwa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, jabatan wakil kepala daerah sifatnya membantu dan menyukseskan tugas kepala daerah bila berhalangan, meskipun demikian, pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa jabatan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan kepala daerah. Adanya tugas jabatan yang dilengkapi dengan wewenang pemerintahan yang ditujukan untuk pemenuhan tanggung jawab wakil kepala daerah. Pada prinsipnya kedudukan jabatan wakil kepala daerah bertujuan untuk membantu meringankan tugas-tugas dari kepala daerah. Wakil kepala daerah mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara/publik. Secara otomatis, jabatan wakil kepala daerah mempunyai hak dan kewajiban yang diemban.