ANALISIS PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN PAMEKASAN

Masalah parkir menjadi salah satu persoalan tersendiri yang di hadapi pemerintrah daerah di berbgai daerah ,terutama daerah yeng m,emiliki struktur suasana kota yang ramai dan padat, regulasi kebijakan pemerintah kabupaten pamekasan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan perkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. tujuan kebijakan tersebut adalah menatan pengelolaan parkir agar tidak mengganggu lalulintas, kenyamanan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor di tempat parkir, dan menambah pendapatan asli daerah. Pemerntah Kabupaten Pamekasan harus memaksimalkan dan memberi pelayanan optimal kepda masyarakat (public servent) dan memberi kepastian hukum tentang pengelolaan perkir berlangganan di Kabupaten Pamekasan, parkir berlangganan akan mendapatkan jasa parkir gratis selama satu tahun di semua tempat parkir tepi jalan umum dalam hal ini di pungut ketika mengurus perpanjangan pajak kendaraan bermotor, dengan retribusi ini masyarakat kabupaten Pamekasan tidak perlu membayar parkir lagi di semua tempat parkir tepi jalan umum di daerah Pameksan, yang menjadi objek penelitian ini terdapat isu pemungutan liar dan pelanggaran terhadap peserta parkir berlangganan. Karenanya kajian terhadap permasalahan ini perlu dilakukan agar memperoleh kejelasan dalam menegakkan peraturan yang telah ditentukan guna menjamin pelayanan yang baik terhadap masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang atau regulasi terkait tentang retribusi pelayanan parkir.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kewajiban retribusi peserta parkir berlangganan di Kabupaten Pamekasan telah terpenuhi, namun pelayanan pelayanan apa yang diberikan pemerintah terhadap peserta parkir berlanggana di Kabupaten Pamekasan, pemerintah perlu mengkaji kembali efektifitas penerepan perkir berlangganan di kabupaten Pamekasan karna masyarakat yang membayar parkir berlangganan belum merasakan pelayanan yang baik sebagai peserta paserta parkir berlanggangan di Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini kewajiban dan hak belum berimbang, karna timbal balik belum diterima oleh peserta parkir berlangganan.
Kata kunci : Pengaturan parkir berlangganan- Pelayanan publik- Keadilan