NETRALITAS PEJABAT NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ruang lingkup pejabat negara pada Pasal 299 ayat (3) huruf b dan c UU No 7/2017 sangat luas, namun dalam hal ini jika dipahami pejabat negara sebagai pemimpin di daerah secara yuridis disebut sebagai kepala daerah. Sesuai dengan aturan tersebut, kepala daerah yang melaksanakan kampanye diatur pada Pasal 303 ayat (1) UU No. 7/2017 yang berbunyi “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti”. Pada aturan tersebut terdapat permasalahan yaitu kepala derah dalam melaksanakan kampanye tidak dibatasi hanya sebagai kepala daerah petahana, yang berbeda dengan presiden dalam melaksanakan kampanye dibatasi hanya untuk presiden sebagai calon presiden pada pemilihan umum. Permasalahan berikutnya adalah cuti yang diberikan kepada kepala daerah untuk melaksanakan kampanye merupakan wewenang diskresi yang ditandai dengan kata “dapat”. Aturan tersebut memberikan kebebasan kepada kepala daerah untuk mengajukan cuti atau tidak, dan juga memberikan kebebasan kepada KPU untuk memberikan cuti atau tidak kepada kepala daerah. Pada saat kepala daerah melaksanakan kampanye tanpa diberikan cuti, artinya tetap melekat segala kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah. Hal ini menjadi problematika, dikarenakan menjadikan ketidakseimbangan dalam meyakinkan pemilih dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perbedaan antara kedudukan pejabat negara sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum, bagaimana batasan tindakan pemerintah melarang penggunaan fasilitas bagi pejabat negara sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mempelajari perbedaan antara kedudukan pejabat negara sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum, mengetahui dan memahami bentuk batasan tindakan pemerintah melarang penggunaan fasilitas bagi pejabat negara sebagai pelaksana dan tim kampanye pada pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual tentang batasan tindakan pemerintah terhadap pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum. Penelitian hukum mengenai netralitas pejabat negara dalam menghadapi pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas pejabat negara dalam menghadapi pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan tergantung pada konteks, dampak, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat 3 huruf b dan c UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.