PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF FUNGSI DAN TUJUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 Studi Kasus Bawaslu Kota Surabaya Pada Pilkada 2024

Pemilihan kepala daerah atau pemilu langsung adalah “pesta demokrasi rakyat” yang mana rakyat mempunyai hak untuk melakukan apa pun atas kemauannya sendiri, atau atas prakarsa calon dan pendukungnya, atau sebagai tanggapan terhadap usulan, termasuk tindakan yang tidak tertib sering dianggap sebagai dicalonkan oleh kandidat partai politik. Untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terkait pemilu serta menangani sengketa proses pemilu. Oleh Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prespektif fungsi dan tujuan bawaslu menurut perbawaslu no. 4 tahun 2020 serta bagaimana penerapan pencegahan politik uang terlaksanakan sesuai denga perauran yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dimana lokasi objek penelitian sendiri terletak di kantor bawaslu Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan data yang telah diperoleh dari Bawaslu, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif yakni menyadikan data dari berbagai literatur dan juga data dari bawaslu yang disusun secara sistematis, logis dan terstruktur untuk menggambarkan praktik pencegahan dilapangan secara mendalam. Hasil dari Penelitian menunjukan bahwa masih adanya tindak politik uang dengan konsep transaksional yang ditemukan oleh Bawaslu Surabaya sehngga dengan demikian tindak pencegahan terhadap politik uang masih perlu ditingkatkan kembali dari berbagai aspek baik dari pemerintah maupun lembaga bawaslu dalam menindaklanjuti tindak politik uang yang masih terjadi pada pilkada 2024 di kota Surabaya sesuai dengan fungsi dan tujuan bawaslu dalam mengawal demokrasi.