Kewenangan Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Kehadiran Tergugat Perspektif Hukum Acara Perdata Perkara Nomor 1716/Pdt.G/2024/Pa.Bjn

Dalam sistem hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan, terdapat hak ex officio. Dalam hal ini, seorang hakim dapat menetapkan suatu kebijakan atas suatu putusan yang dianggap baik dan adil karena jabatannya. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan harus mengadili tanpa membeda-bedakan dan wajib membantu pencari keadilan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaaan 1. Bagaimana kewenangan ex officio hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat pada perkara No.1716/Pdt.G/2024/ PA.Bjn? 2. Bagaimana kewenangan ex officio hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat pada perkara No.1716/Pdt.G/2024/ PA.Bjn. Perspektif Hukum Acara Perdata? Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah data wawancara majelis hakim dan panitera pengganti dalam perkara 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn, sedangkan sumber data sekunder didapat dari daftar rujukan yang berkaitan dengan materi yang akan dianalisis, yaitu dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah majelis hakim menggunakan kewenangan ex officio untuk menambah kekuatan eksekutorial putusan, sehingga objek agunan dapat diserahkan kepada penggugat tanpa hambatan. Penggunaan ex officio menunjukkan peran aktif hakim dalam menyeimbangkan antara hukum acara perdata, ekonomi syariah dan prinsip-prinsip keadilan, dengan tetap berada dalam batas-batas kewenangan hukum yang berlaku. Putusan ini hakim menjalankan kewenangan ex officio karena dilatarbelakangi oleh tidak adanya permintaan eksplisit dalam posita gugatan agar tergugat menyerahkan objek agunan kepada penggugat, meskipun objek agunan masih dalam pengguasaan tergugat. Oleh karena itu, guna memberikan kepastian hukum dan menjamin efektivitas pelaksanaan putusan, majelis hakim memanfaatkan kewenangannya untuk menambah kekuatan eksekutorial dalam amar putusan. Meskipun tidak semua gugatan dikabulkan oleh hakim, hakim tetap memutus perkara ini dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata.