KONSTRUKSI PENGATURAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 168/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengabulkan sejumlah permohonan uji materi terkait Undang- Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh beberapa serikat buruh, yang menganggap bahwa beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini banyak perubahan yang diputuskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang- Undang Cipta kerja, salah satunya terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 akan membawa dampak besar pada perlindungan pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana implikasi substansi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan pekerja dan konstruksi pengaturan ketentuan ketenagakerjaan yang mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja. Jenis penelitian ini penelitian normatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber- sumber pustaka atau sekunder, yang mencakup bahan- bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang- undangan, dan pendekatan konseptual. Analisa penelitian ini yakni analisis preskriptif yaitu untuk menyusun argumentasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil analisis ini menunjukkan, implikasi substansi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan pekerja memberikan kepastian perlindungan yang lebih kuat terhadap hak- hak pekerja dalam suatu hubungan kerja, seperti penegasan batas maksimal PKWT selama 5 tahun dalam Undang- Undang, pengembalian hak istirahat mingguan yang sempat dihapus, ketentuan pesangon bersifat minimum, dan yang lainnya. Kemudian, konstruksi pengaturan ketentuan ketenagakerjaan dilakukan untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap pekerja dengan menitikberatkan pada perlindungan hak- hak pekerja secara adil, mulai dari pengutamaan tenaga kerja Indonesia dalam setiap sektor- sektor industri, membatasi jenis pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT, melakukan pembatasan alih daya mengenai jenis dan bidang pekerjaan yang dapat ataupun tidak dapat dialihdayakan, penetapan upah yang layak, pengaturan waktu istirahat yang proporsional, hingga pengaturan PHK yang ketat dan pelaksanaan PHK yang hanya dapat dilakukan setelah melalui keputusan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).