PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APLIKASI X SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TERKAIT KEBIJAKAN POSTINGAN KONTEN PORNOGRAFI

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi secara global telah mendatangkan tantangan dan peluang yang baru. Hampir semua kegiatan masyarakat bertumpu pada teknologi khususnya internet. Dengan adanya internet tidak hanya membawa kemudahan tetapi juga membuka celah untuk kejahatan baru seperti cyberporn. X sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki hak dan kewajiban untuk tidak memfasilitasi tindakan pornografi dalam aplikasinya justru mengeluarkan suatu kebijakan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Yang mana X sebagai PSE mengeluarkan suatu kebijakan memperbolehkan konten pornografi pada platformnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aplikasi X terhadap kebijakannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah, mengacu pada PERMA No 13 Tahun 2016 maka X dapat didefinisikan sebagai korporasi dan tindakan X berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE termasuk ke dalam unsur kegiatan yang membuat dapat diaksesnya suatu informasi yang dilarang. Oleh karena tidak adanya penjelasan mengenai konsep pertanggungjawaban korporasi dalam UU ITE maka digunakanlah identification theory untuk memperjelas pertanggungjawaban pidana X. Menurut teori ini, tindakan yang dilakukan oleh orang atau pengurus yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan terhadap X dianggap sebagai perwujudan dari X (directing mind), sehingga memenuhi unsur-unsur dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.