ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph

Perkara wanprestasi pada akad murabahah bil wakalah pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph terdapat permasalahan terkait alat bukti serta penggunaan dasar hukum menggunakan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima alat bukti akad murabahah bil wakalah pada Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph dan menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan pembuktian pada perkara ekonomi syariah pada Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan pustaka dan dokumen. Metode analisis yang digunakan yakni secara preskriptif. Hasil penelitian ini menjukkan, bahwa Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph bahwa kelengkapan alat bukti pada akad murabahah bil wakalah seharusnya tidak dapat diterima karena tidak adanya bukti pembelian berupa kuitansi sehingga adanya rukun yang tidak terpenuhi yakni pada objek pada akad murabahah bil wakalah tidak disebutkan barangnya berupa apa, dalam akad murabahah bil wakalah disebutkan investasi dan modal kerja yang mengakibatkan tidak sahnya akad murabahah bil wakalah sehingga, wanprestasi yang dilakukan oleh Ade Yanti menjadi akad qardh dengan catatan hanya membayar hutang pokoknya saja, serta penggunaan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai pedoman materiil perkara ekonomi syariah dan untuk memperlancar dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah.