KEABSAHAN PEMBATALAN PENETAPAN EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI LUWUK BANGGAI SULAWESI TENGAH

Dalam mengeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menjadi dasar penetapannya adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun bagaimana dengan kasus perkara sengketa tanah peninggalan Alm. Nanak G. Lanusu yang terletak di Tanjung Kelurahan Simpong, Wilayah Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, dimana telah dilakukan eksekusi sesuai dengan Surat Penetapan Kepala Pengadilan Negeri Luwuk, namun setelah pergantian Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan pembatalan eksekusi hanya berdasarkan pertimbangan hukum laporan para pihak yang dirugikan, dalam hal ini apakah penetapan eksekusi yang ke dua dapat dibenarkan dan upaya yang dapat dilakukan pemohon eksekusi terhadap penetapan pembatalan eksekusi.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta analisa bahan hukum menggunakan analisis preskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Kepala Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Surat Penetapan No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk tanggal 24 Agustus 2018 tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 196 HIR dimana Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan berdasarkan permohonan bukan berdasarkan aduan. Dalam perkara ini, pemohon eksekusi dapat mengajukan pembatalan terhadap penetapan yang membatalkan eksekusi tersebut, karena telah menghilangkan hak yang telah dijamin oleh putusan pengadilan dan telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Surat Penetapan – Perbuatan Melanggar Hukum – Pembatalan Eksekusi