UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PADA KASUS PEMBUNUHAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 71 K/MIL/2010)

ABSTRAK
Kasus pembunuhan yang terjadi di desa cipamokolan, kecamatan rancasari, kodya Bandunng telah mendapat putusan hukum dari Mahkamah Agung. Putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena hakim berpendapat bahwa ada unsur kesengajaan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Polisi pada saat penangkapan salah satu warga desa cipamokolan. Untuk itu saya menganalisis putusan Mahkamah Agung dalam skripsi saya yang berjudul “ Unsur pembelaan terpaksa dan melaksanakan ketentuan undang—undang pada kasus pembunuhan ” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 71 K/MIL/2010). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doctrinal dengan menggunakan statute approach, conseptual approach.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh aiptu waluyo dengan melakukan penembakan kepada tersangka, sudah merupakan hal yang benar dan sesuai dengan prosedur karena pada fakta-fakta dipersidangan saudara mahdi (korban/tersangka) melakukan penyerangan secara tiba-tiba kepada aiptu waluyo dan rekannya menggunakan celurit yang di ayunkan ke kiri dan kanan yang diarahkan ke kepala aiptu waluyo dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mengakibatkan aiptu waluyo menghindar dengan cara jongkok dan mencabut pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kanan langsung ditembakkan kearah sdr. Mahdi sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Dalam hal apa bila perbuatan tersebut tidak dilakukan maka nyawa dari aiptu waluyo itu sendiri yang akan terancam, sehingga perbuatan aiptu waluyo dapat dikatagorikan sebagai melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang tercantum dalam pasal 50 KUHP.
Perbuatan yang dilakukan oleh aiptu waluyo semata-mata hanya untuk membela dirinya dari serangan yang mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Hal tersebut seharusnya dapat menghapuskan pidana dari aiptu waluyo sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1) KUHP.
Kata kunci: Pembelaan terpaksa, Melaksanakan ketentuan undang-undang.