PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI PANDUAN BAHASA INDONESIA

Produk elektronik adalah suatu benda bergerak yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha elektronik berupa Peralatan atau alat yang bekerja berdasarkan kerja elektronika. Produk elektronik selalu update atau bervariasi baik dari segi bentuk maupun kecanggihannya, contohnya adalah televisi, radio, handphone, perekam kaset, perekam compact disc, kamera digital, kamera video dan lain-lain. Jenis-jenis produk elektronik tersebut merupakan barang yang sering digunakan dan telah menjadi kebutuhan setiap manusia karena banyak membantu pekerjaan manusia di kehidupan sehari-hari baik dalam efesiensi waktu maupun tenaga sehingga produk elektronik sangat diminati oleh manusia. Banyak beredar produk elektronik yang tidak memiliki panduan Bahasa Indonesia baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Hal ini jelas telah melanggar Pasal 8 Ayat 1 huruf (j) UUPK, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui apakah pelaku usaha yang menjual produk elektronik memiliki kewajiban untuk mencantumkan panduan bahasa Indonesia serta siapakah yang dapat digugat oleh konsumen yang mengalami kerugian atas produk elektronik yang tidak memiliki panduan bahasa Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk elektronik termasuk barang yang wajib untuk mencantumkan buku panduan bahasa Indonesia dan jika produk elektronik tersebut di produksi dalam negeri maka produsen yang membuat produk elektronik harus bertanggung jawab sedangkan jika produk elektronik tersebut berasal dari luar negeri maka yang bertanggung jawab adalah importir sebagai pihak yang memasukkan produk elektronik tersebut ke wilayah Indonesia