Tinjauan Yuridis Terhadap Persidangan In Absentia Dalam Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)Tentang Tindak Pidana Korupsi Bank Surya

Hakim, Lukman. 2013.Tinjauan Yuridis terhadap persidangan in absentia
dalam perkara bantuan Likuiditas bank indonesia (BLBI) tentang tindak
pidana korupsi bank surya. Fakultas hukum universitas Trunojoyo
madura. Dosen Pembimbing I Tolib Effendi, SH. MH,dan Dosen
Pembimbing II Ahmad Agus Ramdlany, SH. MH.
Aspirasi masyarakat untuk usaha-usaha pemberantasan tindak pidana
korupsi telah mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah, yaitu dibentuknya
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang
No. 20 Tahun 2001. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti Undangundang No. 3 Tahun 1971 tentang Undang-undang pemberantasan tindak pidana
korupsi, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin
komplek. Undang-undang baru tersebut diharapkan dapat lebih efektif
memberantas bentuk-bentuk korupsi yang makin canggih, yang merugikan
keuangan dan perekonomian negara, serta kepentingan masyarakat.
Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan terobosan baru,
yang mampu menembus halangan konspirasi korupsi dalam pemerintahan.
KUHP dan KUHAP dengan pengecualian, diharapkan mampu mengatasi
permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, misalnya
ketentuan-ketentuan khusus mengenai keberadaan terdakwa. Kehadiran terdakwa
dari awal persidangan sampai dibacakannya putusan pengadilan sangat
dibutuhkan.
x
Dengan kehadirannya, terdakwa bisa menyaksikan persidangan dan
melakukan pembelaan atas dakwaan terhadap dirinya. Untuk mengetahui
keefektifan undang-undang tersebut, peradilan In Absentia sangat diperlukan.
Sementara KUHAP tidak secara jelas mencantumkan, namun secara kias
tercantum pada Pasal 64, Pasal 196, dan Pasal 214 KUHAP.
Kata Kunci: Peradilan In Absentia, Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, KUHP, UU
Tipikor