Kebijakan Kriminalisasi Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menjawab dua masalah. Pertama, mengenai ratio legis kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Kedua, mengenai ketepatan menjadikan tindakan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai tindak pidana di Indonesia.
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sementara itu, bahan penelitian dihimpun melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan melalui pengorganisasian, penyuntingan, dan kemudian dianalisis dengan tinjauan teori kriminalisasi, teori tindak pidana, dan teori pidana.
Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, ratio legis kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol dalam RUU LMB adalah sebagai berikut: (1) secara filosofis, penyusunan RUU LMB didasarkan pada tujuan pembentukan negara dan pemerintah Indonesia yang dapat dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 alinea keempat; (2) secara sosiologis, mengkonsumsi minuman beralkohol menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat; dan (3) secara yuridis, di dalam konstitusi, setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Kedua, tindakan mengkonsumsi minuman beralkohol tepat untuk dijadikan sebagai tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) perumusan tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol telah memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, perumusan dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguatan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat; (2) mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan tindakan yang tidak dikehendaki karena merugikan dan mendatangkan korban; (3) perumusan tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol ini merupakan pencapaian situasi tertib hukum dan adanya jaminan pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia; dan (4) jika tidak dijadikan sebagai tindak pidana, maka hal ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia, karena akan lebih banyak terjadi tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminalisasi, Tindak Pidana, Minuman Beralkohol.