Model Distribusi Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan Pada Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro (Analisis FATWA MUI NO. 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan)

Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara strategis. Salah satu inovasi dalam distribusinya adalah penyaluran dalam bentuk aset kelolaan. Program ChickenMu oleh Lazismu Bojonegoro adalah contohnya. Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, program ini memanfaatkan dana zakat untuk mendukung usaha produktif. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipilih sebagai dasar karena memiliki legitimasi hukum dan teologis dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk mendorong kemandirian mustahik, Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 mendukung penyaluran zakat secara produktif, seperti yang dilakukan oleh program ChickenMu. Untuk membuat zakat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, fatwa ini juga mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan distribusi zakat dalam bentuk aset kelolaan pada Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada ketentuan hukum Islam dan fatwa MUI, guna mengkaji legalitas dan implementasi penyaluran zakat produktif. Penelitian dilakukan di kantor Lazismu Bojonegoro, Jawa Timur, dengan fokus pada unit usaha ChickenMu yang mengelola aset zakat dalam bentuk peralatan usaha.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa, Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro menerapkan distribusi zakat dalam bentuk aset kelolaan sesuai dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Program ini mengadopsi konsep zakat produktif untuk memberdayakan mustahik menuju kemandirian ekonomi. Meskipun program ChickenMu telah mematuhi prinsip-prinsip zakat produktif, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan keberlanjutan usaha penerima manfaat. Oleh karena itu, Lazismu Bojonegoro perlu mempertahankan prinsip-prinsip yang telah diterapkan serta menerapkan mekanisme yang lebih ketat dalam pemilihan dan pendampingan mustahik agar program dapat berjalan lebih optimal.