KAJIAN YURIDIS DAN RELEVANSI SK Kemenkum HAM Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011(PENGETATAN REMISI TERHADAP KORUPTOR)

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.
Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang saat ini mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Koruptor akan tetap mendapatkan hak-haknya selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan khususnya hak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Pemberian remisi terhadap narapidana koruptor merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap nara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan data, buku, undang-undang, article, dan sebagainya.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberian remisi terhadap pelaku koruptor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian remisi bagi nara pidana koruptor telah sesuai dengan peraturan dan tata cara dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan, Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.