Jual Beli Rokok Tanpa Cukai Analisis Hukum Ekonomi Islam Dan HUkum Perlindungan Konsumen Di Desa Montok Kecamatan Larangan

Rokok telah berkembang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, meskipun memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Produk ini banyak diminati oleh masyarakat dan dapat diperoleh dengan mudah di berbagai tempat, baik di toko kelontong, retail. Rokok tanpa cukai, yang sering kali dijual dengan harga yang lebih murah. Praktik ini tidak hanya merugikan pendapatan negara melalui penghindaran cukai. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, penelitian ini mengevaluasi praktik tersebut dengan menggunakan prinsip keadilan (al-„adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan praktik yang merugikan (gharar dan dharar). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah metode lapangan (field research), yaitu berupa usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan yang terdapat di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli rokok tanpa cukai di Desa Montok Kecamatan Larangan masih marak karena harga yang lebih murah dan tingginya permintaan masyarakat, meskipun dianggap ilegal. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, transaksi ini mengandung unsur gharar, dharar, dan tidak menaati pemerintah, sehingga bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Dari sudut pandang hukum negara, rokok tanpa cukai merupakan barang ilegal sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, dari segi perlindungan konsumen, penjualan rokok tanpa cukai melanggar hak konsumen atas informasi yang benar serta keamanan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999.