STUDI PUTUSAN PEMBATALAN HIBAH NOMOR 768/Pdt.G/2023/PA.Gs PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Harta dalam kehidupan manusia tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membantu atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, salah satunya melalui hibah. Hibah merupakan pemberian harta tanpa mengharapkan balasan, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g. Meskipun tujuan utama hibah adalah untuk mempererat tali silaturahmi, praktiknya sering menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji Putusan Pembatalan Hibah Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Gs pada Pengadilan Agama Gresik dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Fokus utama penelitian ini yaitu menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan hibah serta kesesuaiannya dengan ketentuan KHI. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan perkara (Case Approach), Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan Teknik Analisis Data menggunakan deskriptif analisis. Untuk metode pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dengan teknik analisis data menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan dua bidang tanah tambak yang mempertimbangkan bukti, keterangan saksi, dan fakta hukum dengan cermat serta mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keadilan hukum. Hakim menegaskan objek sengketa adalah harta milik Penggugat dari hasil penjualan warisan orang tuanya. Hibah yang dilakukan istri Penggugat kepada Tergugat melanggar ketentuan karena melebihi 1/3 dari total harta. Meskipun ada perbedaan pandangan di tingkat banding, Mahkamah Agung menguatkan putusan ini, membatalkan hibah, dan memerintahkan Tergugat mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat. Putusan hakim dalam perkara ini sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam, terutama terkait syarat penghibah, batasan harta yang dapat dihibahkan, dan status kepemilikan. Hakim membatalkan hibah karena melebihi batas maksimal 1/3 dari total harta dan harta yang dihibahkan merupakan harta bersama suami istri. Meskipun Penggugat memberikan persetujuan, ia tidak memahami konsekuensi hukum dari dokumen yang ditandatangani. Putusan ini menegaskan prinsip dalam KHI bahwa hibah dalam hal ini dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 210 KHI, sehingga mencerminkan penerapan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.