MENELUSURI KESIAPAN PENGALIHAN KEWENANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN “BPHTB” MENJADI PAJAK DAERAH (Studi Kabupaten Lamongan)

Nurul Fiddiyah Rochman, Menelusuri Kesiapan Pengalihan Kewenangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah (Studi Kabupaten Lamongan). Dibawah bimbingan Dr. Siti Musyarofah, SE., M.Si., Ak., CA dan Nurul Herawati, SE., M.Si.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kesiapan daerah Lamongan dalam menerima pengalihan kewenangan BPHTB menjadi pajak daerah serta mengurai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan upaya apa yang sudah dilakukan dalam mengoptimalisasikan BPHTB di Kabupaten Lamongan.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa informan (kepala P2D) dan KPP Lamongan dengan metode wawancara semi structure interview. Sumber sekunder berupa peraturan-peraturan, dokumen maupun data-data terkait dengan pengalihan kewenangan BPHTB.
Hasil penelitian studi ini adalah dari keenam indikator kesiapan tidak sepenuhnya terlaksana. Aplikasi E-BPHTB dalam sarana prasarana tidak memenuhi bobot kriteria dan tidak adanya mobil operasional. SDM yang masih perlu banyak pelatihan, pendidikan dan bimbingan lagi. Kerjasama lanjut dengan KPP. Perbaikan keputusan kepala daerah. Dan terlaksananya penyusunan SOTK pemungutan BPHTB, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, kerjasama dengan pihak terkait dan pembukaan rekening BPHTB pada bank yang sehat.
Kata kunci: BPHTB, Kesiapan Daerah.