Relevansi Penggunaan Pidana Penjara Jangka Waktu Pendek Ditinjau dari Tujuan Pemasyarakatan

Perubahan sistem penjara menuju konsep pemasyarakatan, mengandung makna pidana penjara seharusnya menjadi sanksi yang bermanfaat bagi narapidana, konsekuensi dengan dianutnya konsep pemasyarakatan adalah tidak menghendaki pemindanaan dalam waktu yang singkat, hal itu akan meniadakan prosepek rehabilitasi, disisi lain dengan waktu yang pendek tersebut dimungkinkan terdapat efek negatif yang sama dengan penjara yang lama. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi penggunaan pidana penjara pendek dan untuk menilai solusi yang tepat dalam mengatasi masalah pidana penjara pendek,

Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan berupa wawancara kepada narapidana dan petugas pemasyarakatan serta penelitian kepustakaan seperti studi dokumen yang relevan dengan isu yang dihadapi, analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan pidana penjara jangka pendek dalam Lapas terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti minimnya sumber daya manusia dan sarana alat kerja, yang menyebabkan tidak terlaksananya pembinaan khusus bagi narapidana serta tidak terdapat penggolongan pembinaan berdasarkan lamanya pidana penjara. Selain itu, terdapat ekses yang menyertai pidana penjara jangka pendek. Seperti hak remisi yang tidak didapat maupun kemungkinan terjadinya pengaruh negatif sesama narapidana dan stigmatisasi setelah narapidana selesai menjalani pidananya. Alternatif pidana penjara jangka pendek dalam hukum pidana saat ini kurang dapat dijadikan alternatif yang tepat untuk mengatasi masalah pidana penjara jangka pendek, dikarenakan faktor pengaturan yang tidak mengalami pembaharuan sesuai perkembangan zaman maupun menyesuaikan dengan kondisi penegakkan hukum saat ini, solusi yang tepat dalam mengatasi masalah pidana penjara jangka pendek adalah melakukan pembaharuan terhadap pelaksanaan pidananya maupun menggunakan pendekatan diskresi oleh kepolisian untuk menyelesaikan perkara yang berpotensi dijatuhkannya pidana penjara jangka pendek.