PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR AKIBAT MELARIKAN DIRI DARI PONDOK PESANTREN

ABSTRAK

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak mempunyai hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara termasuk hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Skripsi ini memfokuskan pada pembahasan perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang melarikan diri dari pesantren. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan undang-undang (statute approach) Hasil penelitian ini pertama, bahwa perlindungan yang diberikan oleh UU No. 23 Th. 2002 bagi anak anak terlantar pertama-tama dalam bidang pengasuhan terhadap anak hak asuh ada di tangan orang tua, wali atau pihak lain agar anak tidak terlantar sesuai dengan pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Th. 2002. Pondok Pesantren yang diserahi oleh orang tua untuk mengasuh anak agar dididik bidang ilmu keagamaan dan ilmu umum dalam mengasuh anak didik tersebut tidak diperkenankan untuk menelantarkan anak didiknya dan wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak didiknya tersebut. Kedua, Pondok Pesantren dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar telah melakukan penelantaran anak sebagaimana pasal 77 ayat (2) UU No. 23 Th. 2002 dengan diberi sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).