KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum atau yang disingkat dengan istilah “Pemilu”, Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012), ditegaskan bahwa: “Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh DKPP adalah ketua Komisi pemilihan umum Hasyim Asy’ari terkait yang dianggap melanggar kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu. pelanggaran etik karena kasus asusila Sejak menjabat sebagai Ketua KPU periode 2022-2027, Hasyim Asy’ari berulang kali mendapatkan sanksi DKPP. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang konstruktif dan berhenti pada tataran konsep hukum, asas hukum, dan peraturan hukum atau sifat hukum, karena ini merupakan kajian pada tataran sinkronisasi vertikal dan tataran sinkronisasi horizontal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan, DKPP sebagai lembaga penunjang dalam penyelanggaraan pemilihan umum diberi kewenangan untuk menilai apakah dalam proses pemilihan umum itu terjadi pelanggaran etika atau tidak. Ketika terjadi pelanggaran etika maka DKPPlah yang melakukan langkah penegakan etika melalui persidangan yang terbuka, Dimana putusannya bersifat final dan binding. Namun pada sisi yang bersamaan putusan DKPP ketika berhubungan dengan lembaga lain hanya sebatas rekomendasi.