PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Masalah korupsi seakan-akan telah menjadi penyakit yang sangat kronis dan menjadi permasalahan yang turun-temurun. Indonesia yang termasuk Negara berkembang, masalah korupsi seakan-akan telah identik dengan keberadaannya, bahkan saat ini telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan. Korupsi dalam kenyataannya merupakan extraordinary crime, sehingga diperlukan extraordinary treatment untuk memberantasnya. Perdebatan dalam pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah whistleblower sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Kehadiran whistleblower sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mengingat betapa sulitnya aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Sampai saat ini perlindungan dalam bentuk penghargaan terhadap seorang whistleblower di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang whistleblower. Pengaturan perlindungan terhadap seorang whistleblower di Indonesia hanya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator). Karena itu, untuk memecahkan permasahan yang terjadi, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap sistematika hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun pendekatan penelitian untuk memecahkan permasalahan ini yaitu pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Hal ini dilakukan agar terdapat kejelasan bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap whistleblower agar nantinya banyak whistleblower yang keluar dari persembunyian untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.