URGENSI PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN PILKADA TERKAIT CALON TUNGGAL DAN KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud dari prinsip demokrasi yang menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Namun, dalam praktiknya, muncul fenomena calon tunggal dan kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Gresik. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya partisipasi partai politik dalam mengusung lebih dari satu pasangan calon, sehingga mengurangi kompetisi politik yang sehat. Minimnya kaderisasi dan seleksi kandidat di internal partai menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya variasi calon kepala daerah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penguatan kebijakan partai politik dapat mencegah munculnya calon tunggal dan kotak kosong serta bagaimana implikasi hukum dari rendahnya partisipasi partai politik terhadap prinsip demokrasi di Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan fakta dan case approach, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Partai yang memenuhi ambang batas di Kabupaten Gresik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan partai politik berkontribusi terhadap dinamika pencalonan dalam Pilkada serta dampaknya terhadap sistem demokrasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya regulasi yang mendorong partisipasi partai politik dalam pencalonan kepala daerah berkontribusi terhadap terbatasnya pilihan bagi pemilih. Selain itu, lemahnya mekanisme kaderisasi menyebabkan partai politik tidak mampu menyiapkan kandidat yang kompetitif, sehingga memungkinkan dominasi satu calon. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi internal partai politik dalam proses rekrutmen dan seleksi calon, serta penguatan regulasi untuk memastikan Pilkada berjalan secara lebih demokratis. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi memilih kotak kosong juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami peran aktifnya dalam menjaga kualitas demokrasi.