KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT (Studi Kasus Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)

Tanah adalah aset penting bagi masyarakat pedesaan, namun banyak masyarakat di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang mengelola bidang tanah tanpa sertifikat, sehingga kepemilikan mereka rentan dan rawan sengketa. Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Desa Ketetang dalam melindungi hak atas tanah warga yang belum bersertifikat. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemilik tanah, serta kajian dokumen peraturan desa dan laporan pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Analisis difokuskan pada: (1) perumusan dan implementasi kebijakan desa; (2) upaya preventif dan represif dalam perlindungan hak tanah, dan (3) kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ketetang telah menerbitkan peraturan desa untuk mendukung PTSL, melakukan pemetaan bidang tanah, dan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan sementara. Mekanisme mediasi desa juga berhasil menyelesaikan beberapa sengketa batas. Namun, keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman masyarakat, prosedur birokrasi di BPN, dan keengganan warga menyerahkan dokumen asli menghambat pencapaian target sertifikasi.Penelitian ini merekomendasikan: (a) peningkatan alokasi anggaran desa untuk dukungan administrasi pertanahan; (b) intensifikasi sosialisasi dalam bahasa lokal, (c) penyederhanaan persyaratan dokumen bersama BPN, dan (d) pelatihan aparat desa dalam teknik penyelesaian sengketa. Diharapkan langkah‑langkah ini dapat memperkuat kepastian hukum dan memastikan seluruh pemilik tanah di Desa Ketetang memperoleh sertifikat resmi, sehingga konflik dapat diminimalkan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.