PENGHAPUSAN BATAS JUMLAH KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan jumlah kementerian negara dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta urgensi penghapusan batas jumlah kementerian terhadap struktur pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual serta pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 memberikan fleksibilitas kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Penghapusan batasan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan di masa depan. Urgensi penghapusan batas jumlah kementerian didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.Selain itu, perubahan ini juga memungkinkan pembentukan kementerian baru berdasarkan sub-urusan pemerintahan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian merupakan langkah strategis untuk struktur pemerintahan terhadap dinamika kebutuhan negara, namun implementasinya memerlukan evaluasi berkala dan koordinasi yang kuat antar kementerian.