Implikasi Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Larangan penjualan Rokok Eceran (Studi Kasus Toko Tradisional Madura di Kecamatan Lamongan)

Pengendalian tembakau dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelakasana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, salah satu point yang terdapat pada pasal 434 ayat 1 point c menyebutkan adanya larangan penjualan rokok secara eceran, dengan tujuan membatasi akses rokok terhadap perokok berusia remaja, isu dari latar belakang tersebut mencakup dua aspek utama yaitu bagaimana tingkat kepatuhan toko tradisional madura di kecamatan Lamongan terhadap kebijakan pengendalian tembakau yang termuat dalam salah satu pasal di dalam peraturan pemerintah tersebut yang kedua adalah dampak kebijakan dari PP tersebut terhadap keberlangsungan usaha toko tradisional madura di kecamatan Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan metode pendekatan yaitu statue approach dan sosiological approach serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, subyek penelitian meliputi semua toko tradisional Madura di kecamatan Lamongan. Analisis di gunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan toko tradisional madura di kecamatan Lamongan dengan hasil tingkat kepatuhan masih tergolong rendah dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat kepatuhan terhadap kebijakan yaitu tidak adanya sosialisasi, tidak adanya solusi yang mengantisipasi kerugian yang diperoleh atas penerapan kebijakan, Analisis selanjutnya di gunakan untuk mengetahui dampak ekonomi, sosial, politik dan hukum yang dirasakan oleh para pedagang akibat kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi larangan penjualan rokok eceran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang kecil, mengingat rokok merupakan salah satu komoditas utama yang banyak dibeli secara eceran oleh konsumen, Secara sosial, muncul keresahan di kalangan pemilik toko dan masyarakat. Dari sisi hukum, aturan ini menuntut kepatuhan yang berisiko menimbulkan pelanggaran akibat kurangnya sosialisasi. Secara politik, kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah, khususnya dari pelaku usaha kecil.