PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK

Dalam peraturan Bupati pasal 50 nomor 2 tahun 2011 di sebutkan, bahwa pemasangan reklame dapat di bongkar apabila: Tidak memiliki izin, Masa berlaku nya habis, Reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga menggangu keselamatan dan mengurangi keindahan. Melanggar norma agama, norma kesusilaan. Akan tetapi masih banyak Pelanggaran terkait izin reklame yang dilakukan oleh oleh subyek hukum di Kabupaten Sampang, sehingga pemerintah daerah khususnya dinas pelayanan perijinan dan penanaman modal Kabupaten Sampang beserta instansi terkait harus lebih aktif demi terjaminnya keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Hal ini menjadi menarik untuk di teliti terkain penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di kabupaten sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Adapun pebdekatan masalah yang di gunakan dalam penelian ini adalah statute approach yang di gabungkan dengan case approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame yang terjadi di kabupaten Sampang tidak berjalan secara efektif, tidak efektifnya penegakan hukum tersebut disebabkan tidak berjalannya system pengawasan terhadap izin pemasangan reklame. Pengawasan adalah merupakan instrumin yuridis administrative yang berfungsi untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan akan terjadinya pelangaran hukum dibidang pemasangan reklame, penegakan hukum ini di maksudkan agar tercapai ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam perizinan reklame. Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta keindahan kota khusus nya kota sampang, meski dalam penegakan tersebut tidak mudah dan banyak kendala yang harus di hadapi oleh dinas perizinan & penanaman modal Kabupaten Sampang beserta dinas-dinas terkait.

Kata kunci: Penegakan Hukum