PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN BAHU JALAN SEBAGAI PASAR DI KABUPATEN BANGKALAN

Penggunaan bahu jalan sebagai tempat berdagang di Kabupaten Bangkalan menjadi permasalahan yang berdampak pada ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan pemanfaatan jalan sesuai fungsinya. Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengatur larangan tersebut dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Perda ini menetapkan sanksi bagi pedagang yang melanggar, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi kendala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di beberapa pasar di Kabupaten Bangkalan serta wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi pedagang yang menggunakan bahu jalan sebagai pasar umumnya berupa teguran dan sanksi administratif, sementara sanksi pidana yang diatur dalam Perda jarang diterapkan. Sementara itu, upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan Perda masih bersifat persuasif, seperti sosialisasi dan patroli rutin. Hambatan utama dalam penegakan hukum adalah rendahnya kesadaran pedagang, kurangnya koordinasi antar instansi, serta keterbatasan wewenang Satpol PP dalam menerapkan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih tegas dan sinergis agar Perda dapat ditegakkan secara efektif guna mengatasi penggunaan bahu jalan sebagai pasar.