TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.18 TAHUN 2021 TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN MILIK PEMERINTAH UNTUK USAHA DAGANG DI KAKI JEMBATAN SURAMADU SISI MADURA

Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, saat ini banyak tanah negara yang dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitarnya untuk berbagai kebutuhan. Misalnya dimanfaatkan sebagai tempat usaha dagang sebagai sumber perekonomian masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek usaha dagang yang didirikan masyarakat di lahan pemerintah? Dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah di kaki Jembatan Suramadu untuk usaha dagang?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengertahui praktek pemanfaatan lahan milik pemerintah unutk usaha dagang ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik analisis data berupa obervasi langsung ke lokasi lahan milik pemerintah yang dijadikan tempat usaha dagang. Dan juga menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai para pedagang di lokasi tersebut.. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa praktek usaha dagang yang didirkan di atas lahan milik pemerintah di kaki Jembatan Suramadu di sisi Madura belum sesuai dengan ketentuan perolehak hak pakai atas tanah dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021. Dalam hukum Islam pemanfaatan tersebut juga belom sesuai dengan ketentuan dalam pemanfaatn tahan yang dikenal dengan Iqṭā‘